Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh

M. Hade Ramadhan, Zahratul Idami

Abstract


Pengendalian penduduk merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga timbul beberapa masalah, yaitu tingginya tingkat produksi sampah, keterbatasan air bersih dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, laporan, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pengendaian laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor penghambatnya yaitu: rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya.

Full Text:

PDF

References


BPS Provinsi Aceh. (2019). Provinsi Aceh Dalam Angka 2019. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

BPS Kota Banda Aceh. (2018). Banda Aceh Dalam Angka 2018. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.

BPS Indonesia. (2018). Statistik Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS Indonesia. (2019). Statistik Indonesia Tahun 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

DJA. (2015). Kajian Kependudukan. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

DP3AP2KB. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2019. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DP3AP2KB. (2019). Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DP3AP2KB. (2019). Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Huda, N. (2015). Sebelas Tahun Pasca Tsunami, Penduduk Banda Aceh Mencapai 257.000 Jiwa. Kompasiana.com. Diambil dari https://www.kompasiana.com/nrulhd/567e31f90f9373fe0613da1c/sebelastahun-pasca-tsunami-pendudukbanda-aceh-mencapai-257-000-jiwa?page=all, diakses 25 Juli 2019.

Sahya, A. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.




DOI: https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17330

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

The Journal of Governance and Social Policy
Published by Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Based on work at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/GASPOL/index